Keamanan Jadi Fondasi Pembangunan Papua, Jangan Beri Ruang bagi Provokasi KNPB

CERDASI. ID, JAKARTA – Situasi aman dan kondusif menjadi fondasi penting agar pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi masyarakat di Papua dapat terus berjalan tanpa gangguan.

Karena itu, masyarakat didorong tidak memberi ruang bagi provokasi, kekerasan, maupun informasi yang dapat menimbulkan keresahan dan memperbesar ketegangan di tengah masyarakat.

Tokoh masyarakat adat Tolikara Karmin Yikwa sebelumnya menegaskan bahwa keamanan merupakan kepentingan masyarakat Papua dalam jangka panjang.

“Stabilitas keamanan merupakan aset paling berharga untuk menjamin kesejahteraan masa depan anak cucu di Tolikara,” tegas Karmin.

Menurutnya, masyarakat adat lebih menginginkan kehidupan yang aman dan damai sehingga pembangunan dapat berjalan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Generasi muda juga diharapkan tidak mudah terpengaruh propaganda, melainkan menempatkan pendidikan dan dialog sebagai sarana membangun Papua.

Pandangan serupa muncul menyusul sejumlah gangguan keamanan terhadap masyarakat sipil dan aparatur pelayanan publik di Papua. Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai meningkatnya serangan terhadap masyarakat sipil membutuhkan penguatan deteksi dini dan perlindungan warga.

”Semakin banyak sasaran sipil, semakin kuat pula kebutuhan untuk meningkatkan deteksi dini dan perlindungan masyarakat. Jangan menunggu korban berikutnya baru bertindak. Ini saat yang bagus bagi pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat bersama-sama untuk peningkatan keamanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua tanpa kecuali,” ucapnya.

Penguatan keamanan dinilai perlu berjalan berdampingan dengan pembangunan dan pelayanan publik. Langkah tersebut tidak hanya menyangkut respons terhadap kekerasan, tetapi juga pencegahan munculnya ketegangan melalui komunikasi masyarakat, penyaringan informasi, serta penyelesaian perbedaan secara damai.

Ondofolo di Jayapura juga meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh agenda KNPB yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban dan kedamaian di Papua. Para pemimpin adat menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga, namun harus dilakukan secara tertib, menghormati hukum dan adat, serta tidak menimbulkan tindakan anarkis yang dapat merugikan masyarakat.

Selain itu, agar aspirasi yang disampaikan oleh kelompok tertentu tidak serta-merta dipersepsikan sebagai sikap seluruh masyarakat adat Papua. Hal itu penting agar tidak muncul anggapan bahwa setiap agenda maupun aksi KNPB mewakili kepentingan seluruh Orang Asli Papua (OAP).

Ondofolo Kampung Asei Besar, Marthen Ohee, menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki sikap dan pandangan sendiri terhadap berbagai agenda yang mengatasnamakan OAP.

“Walaupun mengatasnamakan masyarakat Orang Asli Papua, tapi dari adat kami mengatakan tidak, itu hanya keinginan sekelompok orang,” tegasnya.(*)