CERDASI.ID, JAMBI – Jika ada sosok yang paling berbahagia atas penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemprov Jambi, sosok itu mungkin salah satunya adalah Fadli Sudria.
Sebab Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Bidang pendidikan dan tenaga kesehatan itu menjadi otak intelektual dibalik bertambahnya formasi tahun 2023 yang semula hanya 300-an. Hingga pergerakan tak terduganya dan kolaborasinya dengan honorer Jambi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat formasi guru PPPK Jambi menembus angka 1.700 orang.
Bukti nyatanya Gamblang. Mudah dideteksi. Sehabis penyerahan SK sejumlah honorer yang telah bertransformasi menjadi PPPK menemui Fadli di Kantor DPRD Provinsi Jambi. Mereka mengungkapkan rasa terimakasihnya telah diperjuangkan nasibnya jadi lebih baik.
Dalam video yang dilihat media daring ini tampak kesungguhan hati sejumlah PPPK mewakili ribuan guru PPPK baru mengucapkan rasa terimakasihnya. Fadli tampak diberikan oleh abdi negara itu cinderamata.
“Kami perwakilan Guru honorer se-Provinsi Jambi mewakili teman-teman honorer yang diangkat sebagai ASN PPPK hari ini mengucapkan Terimakasih atas bantuan bang Fadli sebagai Ketua Komisi IV telah berjuang membantu kami berjuang untuk mendapatkan posisi sekarang,” kata PPPK pria yang diapit PPPK pria dan wanita lainnya.
Dilanjutkan PPPK anyar itu, tepat satu tahun lalu mereka bersama Fadli bersama-sama ke pusat memperjuangkan formasi PPPK Guru honorer. Dalam hal ini, Peran Fadli vital, lantaran sosoknya sebagai Ketua Komisi bidang pendidikan parlemen Jambi tentu disegani pihak Kementerian.
“Berkat bantuan bang Fadli beserta jajaran kami mendapatkan formasi dari yang hanya 300 menjadi 1.860 (1.700, red) sehingga pada 7 Mei 2024 hari ini kami ditetapkan sebagai ASN PPPK,” katanya.
Mendengar hal itu, Fadli yang tampak gagah memakai setelah jas hitam dipadukan dengan dasi merah membalas ucapan terimakasih para PPPK.
“Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada teman yang sudah memberikan reward kepada kami, ini adalah perjuangan yang panjang dan hasilnya alhamdulillah bisa berguna untuk para guru honorer menjadi PPPK,” kata calon kuat Bupati Kerinci itu.
Fadli mengucapkan selamat atas pengukuhan sebagai PPPK dan bersama-sama meneruskan cita-cita makin mencerdaskan Provinsi Jambi. Sebelumnya Fadli selaku perwakilan DPRD juga secara langsung mendampingi Gubernur Jambi menyerahkan SK PPPK kepada 1.679 guru PPPK Jambi ini.
Honorer lainnya juga mengucapkan terimakasih kepada sang Ketua Komisi IV. “Terimakasih Pak Fadli mungkin kalau tak beliau yang menjadi penghubung kami yang honorer ini ke Kementerian, beliau itu Lokomotif pergerakan perjuangan honorer Jambi, beliau otak bertambahnya formasi PPPK Guru jadi 1.700 di tahun 2023,” kata PPPK yang tak mau dicantumkan namanya ini.
Sekedar flash back, dalam catatan dan data media ini tepatnya Fadli ditemui para honorer pada 5 Agustus 2022.
Berikut Faktanya.
Saat itu, puluhan Guru Honorer SMA/SMK dan SLB Provinsi Jambi melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Provinsi Jambi.
Aset bangsa ini menyampaikan keluhan nasib guru honorer.
Saat itu dalam data media ini, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria mengatakan forum guru honorer meminta memperbanyak penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sejauh ini dari informasi terakhir yang belum final, Fadli menyebut penerimaan PPPK hanya 150 orang untuk akhir tahun ini.
“Pembagiannya 108 untuk guru SMA/SMK dan SLB serta tenaga kependidikan. Serta lebihnya 42 untuk formasi tenaga kesehatan,” katanya seusai audiensi di ruang banggar lama (5/8/2022).
Seharusnya kata Fadli, PPPK sesuai kebutuhan bisa diterima lebih banyak namun terbentur ketidakmampuan APBD Provinsi Jambi. “Harusnya bisa direkrut ribuan orang, dan nanti kami berjanji BKD, dan Bakeuda terkait kesanggupan memberikan gaji kepada PPPK,” jelasnya.
Ia menambahkan, dari usulan guru honorer kepada pihaknya, guru yang sudah mengabdi 10 tahun atau lebih menjadi prioritas. “Sementara sudah ada peraturan Menpan RB yang lulus passing grade jadi tak tergantung junior senior, memiliki sertifikasi dan dari formasi umum bisa masuk PPPK. Inilah kompetisi yang sangat ketat yang mereka keluhkan,” katanya.
Fadli mengungkapkan di Jambi ada 4.400 honorer SMA/SMK dan SLB di Jambi sedangkan kebutuhan guru di Jambi ada 5 ribuan.
Pada kesempatan yang sama Ketua Forum Guru Honorer SMA dan SMK Provinsi Jambi Nito mengatakan dalam audiensi ini pihaknya mengadukan beberapa hal.
“Kami mendesak pemerintah melalui DPRD ini untuk segera membuka formasi PPPK ini,” katanya saat diwawancarai.
Nito meminta agar Pemerintah pro-aktif memperhatikan nasib mereka sebagai guru honorer.
“Kami ini sudah belasan tahun mengabdi, dan juga saat pembukaan formasi PPPK nanti agar memperhatikan data yang ada di dapodik,” tambahnya.
Dalam audiensi tadi, pihaknya menyebutkan bahwa informasi sementara, pemerintah hanya menyediakan 108 formasi PPPK khusus guru di Provinsi Jambi, sementara total guru honorer SMA dan SMK serta SLB sekitar empat ribuan orang.
“Tentukan ini sangat tidak sebanding, tentu kalau permintaan kami ini diabaikan, akan ada tindaklanjut dari kami, namun semoga pemerintah dapat mengakomodir kami ini,” katanya.
“Jadi tadi kami usulkan pembukaan formasi PPPK di sebanyak-banyaknya di Provinsi Jambi. Harapan kami suara kami di dengarkan,” terangnya.
Dari informasi terakhir 108 di tahun ini, kata Nito, masih jauh dari target. Yakni tepatnya baru 2 persen kami minta minimal 10 persen sekitar 500 Calon PPPK. “Masak guru honorer 4000an tapi hanya 108 usulan. Sedangkan di tahun 2023 ada penghapusan honorer sehingga kami mau dikemanakan yang ditakutkan yang ditelantarkan adalah anak-anak bangsa,” akunya.
Selain itu, nantinya jika pemerintah tak mendengar aspirasi ini, akan ada tindaklanjut lagi. “Baik itu akan orasi di DPRD atau di kantor gubernur, bahkan bisa jadi kami sampai mogok, ini untuk mengungkapkan bagaimana rasanya nanti kalau guru honorer ini jika tidak bekerja,” sebutnya.(cer)
Discussion about this post