CERDASI.ID, JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi mengingatkan agar kontribusi kerjasama Mall WTC ditingkatkan untuk tahun 2024. Hal ini lantaran pada tahun 2023 lalu, kontribusi yang dibayarkan untuk tahun 2022 dinilai kecil.
Apalagi terungkap fakta, penghitungan bagi hasil kerjasama kontribusi WTC ke Pemprov selama ini dihitung sepihak. Yakni hanya oleh Konsultan dari WTC tanpa melibatkan Pemprov selaku pemilik tanah Bangun Guna Serah (BOT) yang ditempati WTC.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi yang membidangi ekonomi dan keuangan Rusdi mengingatkan, melihat ekonomi yang telah membaik seharusnya Kontribusi WTC wajib ditingkatkan. “Untuk pembayaran kontribusi terbaru Pemprov harus mengkroscek bagi hasilnya, dan tak pantas lagi hanya membayar kontribusi Rp256 juta seperti tahun terakhir,”sampai Rusdi.
Bahkan katanya seharusnya Kontribusi WTC bisa hingga Rp400 juta. Hal itu melihat membaiknya ekonomi di Kota Jambi dan banyaknya pengunjung serta parkir. “Kalau tahun sebelumnya karena faktor Covid-19 tak apa kecil kontribusinya, tapi untuk saat ekonomiyang membaik jangan sampai hanya Rp256 juta juga,” tegas pria yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Dapil Kota Jambi ini.
Rusdi juga berharap perlu keterbukaan WTC kontrak bagi hasil dengan Pemprov. Serta harus memberikan pemasukan asli daerah yang layak untuk Pemprov.
“Ini kan untuk pendapatan Pemprov yang masuk APBD untuk rakyat dan pembangunan di Provinsi Jambi,” sebut Anggota dewan Dapil Kota Jambi ini.
Adapun kecilnya bagi hasil tahunan kerjasama lahan Bangun Guna Serah (BGS/BOT) antara Pemerintah Provinsi Jambi dan PT. Simota Putra Parayudha (mall Wiltop Trade Center/WTC) belum ada evaluasi signifikan. Pemerintah Provinsi Jambi cenderung bertahan, namun Gubernur Jambi Al Haris memberi teguran keras bagi hasil seharusnya dikaji oleh Konsultan negara (KJPP). Alias tak boleh dihitung sendiri oleh WTC.
Gubernur Jambi Al Haris menyatakan, harusnya penghitungan bagi hasil dihitung juga oleh Pihak Pemprov melalui Konsultan negara.
“Mana boleh (sepihak), kita Pemprov juga punya Konsultan. Kalau menghitung itu mana boleh (satu sisi saja, red), harus resmi (Konsultan) milik negara KJPP,” kata gubernur.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi Agus Pirngadi mengatakan tetap terbuka kemungkinan bagi hasil yang kecil itu untuk ditinjau kembali. Sebab WTC masih memiliki kontrak hingga 7 tahun tersisa.
“Dengan persyaratan peninjauan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak,” ucap Agus.
Terkait desakan DPRD kata Dia, sesuai tahapannya akan dibuat dahulu tim teknis. “Tim itu untuk meninjau agar perubahan tidak semata desakan dari beberapa pihak,” katanya.
Ditambahkan Agus, untuk bagi hasil WTC dengan Pemprov sudah diikat dengan kesepakatan dan perhitungan yang telah ditentukan sebelumnya.
“Artinya jika Pemprov ingin mengoreksi, berarti kita harus meninjau kembali perjanjian itu dengan persetujuan pihak ketiga. Sehingga kita harus memadukan keinginan kita dengan kemampuan pihak ketiga dan didalamnya ada hak dan kewajiban,” tegasnya.
Dari penelusuran Jambi Ekspres bagi hasil untuk tahun 2022, pihak WTC membayarkan Rp256.655.552. Dokumen itu tertulis, setoran untuk tahun 2022 dibayarkan pada tanggal 30 Maret 2023. Dengan cara transfer melalui Bank Jambi.
Rumusanya didapatkan angka itu adalah bagi hasil keuntungan WTC. Dimana Pemprov mendapatkan 15 persen dari keuntungan total WTC dalam tahun terkait, yang telah dikurangi dengan biaya operasional pihak yang bernaung dibawah PT.Simotha itu. Dan jumlah keuntungan sendiri menurut BPKPD Provinsi Jambi dihitung oleh Konsultan dari WTC dengan alasan sudah kesepakatannnya begitu.
Bahkan pada Covid-19 tahun sebelumnya mall WTC sama sekali tak menyetor ke rekening Pemprov karena tak mendapatkan keuntungan bisnisnya. Padahal brand pakaian ternama hingga makanan cepat saji, hingga bioskop memenuhi toko-toko yang disediakan pihak mall.
Sementara itu pihak WTC saat dikonfirmasi belum memberikan jawaban. (*)
Discussion about this post