CERDASI.ID, JAMBI — Situasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi masih membutuhkan penanganan intensif. Selain hotspot dan luas lahan terbakar yang terus terakumulasi, kualitas udara di sejumlah wilayah masih berada pada kategori Berbahaya, sementara operasi udara pada Rabu, 7 Oktober 2026 menghadapi keterbatasan akibat jarak pandang.
Berdasarkan Laporan Situasi Karhutla Provinsi Jambi per Rabu, 7 Oktober 2026 hingga pukul 19.00 WIB, tercatat 184 hotspot pada periode pukul 00.00–16.00 WIB. Sementara data 6 Oktober untuk periode penuh 00.00–23.00 WIB tercatat 419 hotspot.
Secara kumulatif, jumlah hotspot sepanjang 2026 telah mencapai 12.525 titik, sedangkan estimasi luas lahan terbakar tercatat ±4.285,67 hektare.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT menilai kondisi tersebut menunjukkan penanganan Karhutla harus semakin diarahkan pada penguatan operasi darat yang terukur, tanpa mengurangi pentingnya dukungan udara.
“Kondisi hari ini memperlihatkan mengapa Jambi harus mempunyai ground force yang kuat. Ketika visibility membatasi penerbangan, operasi di darat tidak boleh berhenti. Hotspot tetap harus diverifikasi, fire spot harus segera ditangani, api dikunci, kemudian dilakukan pendinginan dan mop-up sampai benar-benar terkendali,” kata Ivan dalam draf keterangannya.
Muaro Jambi Jadi Perhatian
Dari rincian hotspot 7 Oktober, Muaro Jambi tercatat 90 hotspot atau hampir separuh dari 184 hotspot pada periode laporan.
Pada saat bersamaan, estimasi luas terbakar di Muaro Jambi berubah dari 608,71 hektare menjadi 626,87 hektare, atau bertambah 18,16 hektare dibanding laporan sebelumnya.
Perubahan tersebut sekaligus menjadi seluruh kenaikan pada total estimasi luas terbakar Provinsi Jambi, dari 4.267,51 hektare menjadi 4.285,67 hektare.
Ivan mengingatkan bahwa angka penambahan luas tersebut perlu diverifikasi melalui data burn scar dan pengecekan lapangan sebelum disimpulkan seluruhnya sebagai kebakaran baru.
“Muaro Jambi perlu menjadi salah satu fokus operasi. Kita membutuhkan overlay antara hotspot, fire spot, burn scar, gambut, sumber air, akses tim dan arah angin. Dari situ baru ditentukan berapa personel dan alat yang harus digerakkan,” ujarnya.
Kualitas Udara Masih Berbahaya
Persoalan Karhutla juga belum dapat dipisahkan dari dampak asap.
Laporan 7 Oktober pukul 08.00 WIB mencatat ISPU Kota Jambi 354 atau kategori Berbahaya, Muaro Jambi 341 atau Berbahaya, Tebo 305 atau Berbahaya, serta Tanjung Jabung Timur 213 atau Sangat Tidak Sehat.
ISPU Muaro Jambi memang turun dibanding laporan 6 Oktober yang mencapai 617. Namun Ivan menekankan penurunan angka tersebut tidak berarti kondisi sudah aman karena kategorinya masih Berbahaya.
“Karhutla harus ditangani sebagai satu rangkaian. Kita membutuhkan Fire Response, Smoke Response dan Health Response secara bersamaan. Ketika kualitas udara masih Berbahaya, perlindungan masyarakat harus menjadi bagian dari operasi,” katanya.
Menurut Ivan, perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak, lansia, masyarakat dengan gangguan pernapasan, pekerja luar ruang serta masyarakat yang berada dekat lokasi kebakaran, sesuai protokol kesehatan dan kewenangan instansi terkait.
Operasi Udara Terkendala
Hal lain yang menjadi perhatian pada laporan 7 Oktober adalah terbatasnya operasi udara.
Pesawat PK-ALA, helikopter patroli PK-WSA serta helikopter water bombing RA-22840 dan N-274TH tercatat tidak terbang karena low visibility. Helikopter VN-8414 tercatat unserviceable karena pemeliharaan, sementara Super Puma H3216 tercatat tidak terbang namun dalam kondisi serviceable.
Menurut Ivan, situasi seperti ini harus sudah mempunyai skenario operasi alternatif.
“Air support tetap penting. Tetapi dukungan udara harus menjadi penguat, bukan satu-satunya tumpuan. Ketika helikopter tidak bisa terbang, Satgas harus otomatis masuk ke Ground Operation Mode dengan kekuatan personel, kendaraan, pompa, suplai air, akses lapangan dan posko yang siap bekerja,” jelasnya.
Ivan mendorong pola:
GROUND FIRST — AIR SUPPORT
Dengan pola tersebut, informasi hotspot diteruskan menjadi verifikasi lapangan, initial attack, containment, mop-up, pengecekan ulang dan monitoring.
Batanghari Tetap Catat Luas Terbakar Terbesar
Secara kumulatif, Batanghari masih mencatat estimasi luas terbakar terbesar yakni 1.306,81 hektare.
Berikutnya Tanjung Jabung Barat 666,45 hektare, Tanjung Jabung Timur 659,18 hektare, Muaro Jambi 626,87 hektare, Sarolangun 508,55 hektare dan Tebo 403,76 hektare.
Sementara berdasarkan hotspot kumulatif, konsentrasi terbesar berada di Tanjung Jabung Timur 2.582 titik, Sarolangun 2.163, Tebo 1.891, Tanjung Jabung Barat 1.590, Muaro Jambi 1.586 dan Batanghari 1.451 titik.
Enam kabupaten tersebut mencakup sekitar 89,9 persen dari 12.525 hotspot kumulatif.
Ivan menilai konsentrasi risiko tersebut dapat menjadi dasar untuk menerapkan risk-based deployment.
“Kita tidak bisa hanya membagi alat secara rata. Penempatan personel dan peralatan harus mengikuti risiko: konsentrasi hotspot, luas terbakar, karakter gambut, akses sumber air, dampak asap dan nilai ekologis kawasan,” katanya.
Alat Karhutla Harus Punya Deployment Plan
Menurut Ivan, kondisi 7 Oktober juga memperlihatkan pentingnya mempercepat kesiapan peralatan pendukung Karhutla.
Mobil tangki harus diarahkan untuk menjamin suplai air. Fire Jeep untuk initial attack. Motor trail untuk menjangkau medan sulit. Pompa kapasitas besar untuk serangan dan containment, pompa yang lebih mobile untuk mop-up, sementara drone thermal dapat mendukung verifikasi dan pemeriksaan ulang titik panas sesuai kondisi dan ketentuan operasional.
Mobil komando, lanjut Ivan, idealnya berfungsi sebagai mobile command center yang menghubungkan informasi lapangan dengan pusat pengendalian.
“Setiap alat harus punya lokasi, penanggung jawab, fungsi, jam operasi dan outcome. Jangan berhenti pada barang sudah dibeli dan diserahkan. Kita harus tahu apakah keberadaan alat benar-benar mempercepat respons dan mengurangi risiko kebakaran meluas,” ujarnya.
Temukan Ketidakkonsistenan Data Hotspot
Ivan juga menyoroti pentingnya konsistensi data.
Dalam rincian 184 hotspot pada infografik 7 Oktober, terdapat dua entri yang sama-sama tertulis Tanjung Jabung Timur, masing-masing 7 dan 56 hotspot.
Karena itu, Ivan mendorong Posko Satgas melakukan klarifikasi terhadap label wilayah tersebut sebelum data digunakan sebagai dasar distribusi sumber daya ataupun publikasi lanjutan.
“One Data bukan sekadar mengumpulkan data. Datanya harus bersih dan konsisten karena keputusan operasi bergantung pada angka itu. Jangan sampai kesalahan label menyebabkan personel atau alat ditempatkan tidak sesuai prioritas,” katanya.
DPRD Dorong Pengawasan Berbasis Outcome
Dari sisi pengawasan, Ivan mendorong evaluasi penanganan Karhutla tidak hanya berbicara mengenai serapan anggaran dan jumlah peralatan.
DPRD perlu mengetahui berapa hotspot yang sudah diverifikasi, berapa yang menjadi fire spot, berapa lama waktu respons, berapa lokasi yang berhasil dikendalikan, apakah terjadi penyalaan kembali, serta bagaimana perkembangan kualitas udara dan perlindungan masyarakat.
Rantai pengawasan perlu diarahkan pada:
ANGGARAN → PENGADAAN → PENEMPATAN → OPERASI → OUTPUT → OUTCOME → PERTANGGUNGJAWABAN
Sementara rantai operasinya:
PREVENT → DETECT → VERIFY → ATTACK → CONTAIN → MOP-UP → PROTECT → ENFORCE → RESTORE
Ivan menegaskan keberhasilan penanganan Karhutla pada akhirnya bukan diukur dari banyaknya operasi atau peralatan yang digunakan, melainkan dari hasil yang dirasakan masyarakat.
“Jangan hanya padamkan api. Cegah sebelum terbakar, respons sebelum meluas, dinginkan sampai tuntas, lindungi masyarakat dari asap, tegakkan hukum berdasarkan bukti, dan pulihkan ekosistem. Target kita adalah api terkendali, tidak terjadi penyalaan kembali, kualitas udara membaik dan masyarakat terlindungi,” tegas Ivan.
Ia mendorong seluruh unsur pemerintah, TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, BMKG, BNPB, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat memperkuat koordinasi melalui prinsip:
GROUND FIRST — AIR SUPPORT
FIRE RESPONSE + SMOKE RESPONSE + HEALTH RESPONSE
ONE MAP — ONE DATA — ONE COMMAND
“Kita tidak boleh bergantung pada langit. Kekuatan permanen penanggulangan Karhutla harus dibangun di darat, sementara dukungan udara memperkuat operasi ketika kondisi memungkinkan. Semua harus bergerak cepat, tepat, terukur dan berbasis risiko,” tutup Ivan. (*)
Discussion about this post