CERDASI.ID, JAMBI – Polemik insentif jasa medis yang dituntut tenaga kesehatan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi akhirnya terjawab. Pihak RSUD memutuskan meniadakan pembayaran insentif semester awal 2024 ini, lantaran kondisi keuangan yang minus dan hutang tercatat Rp69 Miliar dari tahun 2023 hingga bulan Mei 2024.
Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Raden Mattaher Jambi Ferdiansyah menyebutkan, insentif tersebut tidak dibayarkan karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan.
“Kondisi keuangan kita minus, namun dari tahun-tahun sebelumnya juga terus dibayarkan sehingga hutang kita semakin banyak, padahal yang namanya insentif itu diberikan kalau keuangan di RSUD ini sedang surplus, kalau minus begini bagaimana kita mau bayarkan,” ucap Ferdiansyah kepada media ini (3/6/2024).
Dijelaskan Ferdiansyah, bahwa kondisi minusnya keuangan RSUD karena penggunan paket INA-CBG yang sudah ditetapkan Nasional untuk pasien BPJS sering melebihi angka yang sudah ditetapkan.
“Misalnya paket tindakan pasien BPJS ini Rp 5 juta, namun rupanya RSUD habis untuk Rp 100 juta pihak BPJS tidak mau tau, mereka cuma mau bayar Rp 5 juta sesuai paket tadi, ini kemudian yang menyebabkan keuangan kita minus,” sebutnya.
Mantan Sekretaris Inspektorat Provinsi Jambi ini menegaskan, saat ini pihak RSUD sendiri mempunyai hutang sampai dengan Rp 69 Miliyar yang belum terbayarkan. Untuk itu, kebijakan ini harus diambil untuk memperbaiki kondisi keuangan RSUD Raden Mattaher Jambi.
“Rata-rata untuk membayar insentif pegawai di sini Rp 3 Miliyar per bulan, namun pada bulan Januari lalu saja kita ada minus Rp 8 Miliyar selisih dari pembayaran BPJS, jadi memang tidak ada uang untuk membayar insentif ini,”akunya.
Pihak Rumah Sakit pun sudah memanggil para pejabat struktural dan Kepala Ruangan untuk merapatkan masalah ini pada Jumat pekan lalu. Hasilnya, pimpinan memerintahkan agar kepala ruangan bertanggungjawab penuh mengawasi penggunaan paket BPJS agar tidak melebihi nilai yang sudah ditentukan.
“Kita harapkan ini juga sebagai evaluasi ya bagi para pegawai kita, jangan sampai insentif ini terus kita bayarkan padahal kondisi keuangan tidak memadai, nantinya dapat menambah jumlah hutang yang dapat mengganggu operasional Rumah Sakit,”sebutnya.
Ia mengungkapkan pembiayaan pasien yang ditanggung BPJS mendominasi sebanyak 96 persen di RSUD. Sebagai contohnya pada Januari 2024 dari pendapatan RSUD dari pembayaran BPJS sekitar Rp 8 Miliar. “Tetapi pengeluaran yang kami dapatkan dari Kesmik itu sampai Rp20 Miliar, sementara untuk total hingga Mei ini saya belum cek datanya dari Kesmik,” katanya.
Adapun kelebihan BPJS untuk insentif sendiri ini bisa didapatkan dari paket BPJS seperti paket untuk BPJS 4 hari berjumlah Rp4 jutaan jika penggunaan obat efisien tanpa mengurangi kualitas bisa didapatkan. Akibatnya kata Dia, ada 1.800 nakes dan pegawai yang tak mendapatkan insentif jasa medis ini.
Ditanya apa tidak ada pemberitahuan di awal tahun terkait mekanisme insentif ini ? Ferdi menyebut sebenarnya nakes sudah tahu mekanisme paket BPJS ini. “Sebelum berjalan kita tak bisa bilang tak ada insentif, karena belum tahu pendapatannya, kita belum tahu efektif efisien, maka kami dalam rapat minta agar diimplementasikan agar bisa memberi kesejahteraan tanpa merugikan RS,” akunya.
Sebelumnya, Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Provinsi Jambi mengancam akan mogok kerja bila uang insentif mereka tidak dibayar manajemen rumah sakit terbesar di Provinsi Jambi itu.
” Kami akan mogok. Sudah 5 bulan uang insentif jasa pelayanan medis belum dibayarkan. Sudah berkali kali keluhan ini disampaikan, belum ada solusi,” ujar salah seorang Nakes yang enggan disebut namanya.
Nakes yang bekerja di RSUD Raden Mattaher ada yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai honor.
PNS memiliki gaji tetap dari negara tiap bulan serta tunjangan kesejahteraan daerah. Sementara pegawai honor tiap bulan digaji berkisar Rp 1,5 juta hingga Rp 1,7 juta. Honor dibayar oleh APBD Provinsi Jambi dialokasikan di kegiatan OPD masing masing.
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Mattaher per 1 Januari 2024 lebih kurang 1699 orang yang terdiri Dokter umum 58, dokter spesialis 79, dokter subspesialis 15 orang, dokter gigi spesialis 6, dokter gigi 7, perawat 605, perawat spesialis 1, perawat gigi 9, bidan 118, apoteker 23, asisten apoteker 47, psikolog klinik 2, nakes lainnya 186, dan fungsional umum 543 orang.
Selain itu tambahan pendapatan dari Nakes PNS dan pegawai honor dari dana insentif jasa BPJS. ” Uang inilah yang belum dibayar sudah lima bulan, bagi kami uang tersebut sangat berarti,” tambah Nakes itu.
Kisaran uang insentif itu bervariasi tergantung beban kerja dan wewenang dari ratusan ribu hingga jutaan. (cer)
Discussion about this post