CERDASI. ID, JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan (Disdik) memastikan penyaluran insentif bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan mulai dicairkan pada November 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama Gubernur Jambi dan DPRD Provinsi Jambi untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, M. Umar, menyebutkan bahwa total penerima tunjangan insentif ini mencapai 1.366 orang guru PPPK paruh waktu. Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 43 guru belum memiliki sertifikasi, sementara 1.323 guru lainnya sudah memiliki sertifikasi.
“Sesuai dengan arahan Pak Gubernur dan kesepakatan kita di DPRD kemarin, P3K paruh waktu yang tidak bersertifikasi itu akan kita tambah insentif tetap 500 ribu rupiah per guru,” ungkap Umar terkait besaran tunjangan yang akan disalurkan.
Terkait tahapan pencairan, Umar menjelaskan bahwa prosesnya baru saja dikoordinasikan dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan saat ini tengah menunggu proses evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Penganggaran insentif ini telah resmi dialokasikan mulai dari APBD Perubahan 2026. Dan alhamdulillah akan ada keberlanjutan insentif ini ke depannya karena anggaran untuk tahun 2027 telah rampung dibahas dan disetujui, ” katanya.
Meski dipastikan mulai dibagikan pada bulan November, dana tidak serta-merta cair di minggu pertama. Umar menyebutkan pihak Disdik membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua minggu untuk menghitung ulang jam rentang kerja sebelum proses pencairan dilakukan.
“Setelah seluruh penghitungan rampung, dana insentif tersebut akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru penerima, ” sebutnya.
Sebelumnya, Pemprov Jambi melalui Dinas Pendidikan resmi merombak skema pembayaran tunjangan bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang belum memiliki sertifikasi. Mulai November tahun ini, para guru tersebut tidak lagi menerima upah yang dihitung per jam pelajaran.
Kadisdik menyampaikan bahwa kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Sebelumnya, skema pembayaran guru PPPK paruh waktu hanya dipatok sebesar Rp 17.500 per jam.
“Mulai bulan November nanti, itu sudah ada modal semacam insentif tetap Rp500.000 per orang bagi P3K paruh waktu yang belum ada sertifikasi,” ujar Umar.
Insentif tersebut berstatus sebagai gaji pokok yang akan diterima terlepas dari ada atau tidaknya jam mengajar .
Selain insentif tetap, skema baru ini juga memberikan tambahan bagi guru yang aktif mengajar. Jika seorang guru mengajar minimal dalam rentang 1 hingga 10 jam pelajaran, mereka akan menerima tambahan dana sebesar Rp 490.000 . Dengan demikian, total penghasilan yang bisa dibawa pulang oleh guru PPPK paruh waktu mencapai Rp 990.000 per bulan. (adn/cer)Â
























Discussion about this post