CERDASI. ID, JAMBI – Fraksi DPRD secara umum menyoroti adanya penurunan proyeksi pendapatan Pemprov Jambi 2,6 persen pada APBD Perubahan 2025. Hal ini disampaikan juru bicara fraksi pada pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2025, Senin (8/9).
Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah mengakui bahwa isu penurunan pendapatan daerah menjadi sorotan utama dari seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan bersama yang harus disikapi dengan bijak.
“Ada beberapa hal yang menjadi catatan dari teman-teman fraksi tadi. Namun, secara umum dapat disampaikan semua fraksi menyoroti terkait dengan penurunan pendapatan daerah sekitar 2,6 persen,” ujarnya.
Menanggapi tantangan tersebut, lanjutnya, hampir semua fraksi mendorong pemerintah dan DPRD untuk berkolaborasi mengedepankan kepentingan masyarakat dalam alokasi anggaran, baik untuk APBD Perubahan 2025 maupun APBD Murni 2026.
“Nah, tentu ini menjadi tantangan. Tadi disampaikan hampir semua fraksi menyampaikan kepada pemerintah perlu kerja-kerja kolektif bersama, baik setiap OPD maupun kami di tingkatan DPRD selaku pengawasan dan juga perwakilan masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Intinya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi,” jelas Hafiz.
Ia juga membenarkan bahwa faktor utama penurunan pendapatan berasal dari kebijakan pemerintah pusat yang mengalihkan dana transfer.
“Memang juga perlu dijelaskan bahwa penurunan 2,6% itu juga disumbang oleh dana transfer yang dialihkan pemerintah pusat,” katanya.
Hafiz menekankan pentingnya kerja kolektif dan prioritas anggaran untuk kesejahteraan rakyat dalam menyikapi penurunan pendapatan daerah.
Ketua DPRD membuka ruang bagi kritik dan koreksi dari semua elemen masyarakat. Ia menegaskan kesiapan pihaknya untuk mengevaluasi dan mengalihkan anggaran demi prioritas yang lebih besar, yaitu, kesejahteraan rakyat Jambi.
“Tentu kami menyambut baik hari ini semua kritik dan juga koreksi dari masyarakat maupun semua elemen masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Mari kita sama-sama memperbaiki diri bersama semuanya. Mana hal-hal yang memang mungkin dapat dialihkan untuk prioritas kesejahteraan masyarakat, kita terbuka,” sampainya.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyatakan Pemprov siap untuk menjawab seluruh catatan dan pertanyaan yang diajukan oleh fraksi-fraksi di DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2025.
Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pemerintah telah menerima semua pandangan fraksi sebagai masukan penting. Ia menyambut baik semua pertanyaan yang diajukan dan menganggapnya sebagai kontribusi positif untuk menyempurnakan program-program dalam perubahan APBD agar lebih komprehensif.
“Tentu ini juga akan menjadi catatan kami semuanya dan tentu pemerintah akan segera menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan masing-masing dewan, agar supaya jelas semuanya,” kata Al Haris.
“Semua pertanyaan fraksi itu semuanya baik. Tujuannya supaya apa-apa yang telah menjadi program-program di perubahan APBD ini lengkap semuanya, menyentuh ke semua sisi dalam membangun daerah kita ini,” sebutnya. (*)
Discussion about this post