Antisipasi Dampak Musim Kemarau, Pemkot Jambi Keluarkan Surat Edaran Kesiapsiagaan Bencana

CERDASI. ID, JAMBI – Wali Kota Jambi Dr. H. Maulana, M.K.M. mengeluarkan kebijakan siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering tahun 2026.

Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 17 Tahun 2026, seluruh perangkat daerah, pelaku usaha hingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran, kekeringan, serta dampak gangguan kesehatan selama musim kemarau.

Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut atas peringatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan informasi prakiraan musim kemarau dari BMKG yang menunjukkan adanya potensi peningkatan risiko kebakaran lahan maupun permukiman.

Juru Bicara Pemerintah Kota Jambi, Saleh Ridha, mengatakan surat edaran tersebut menjadi langkah antisipatif agar seluruh elemen masyarakat memiliki kesiapsiagaan sejak dini.

“Pak Wali Kota menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, kekeringan, serta dampak kesehatan akibat musim kemarau. Langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi agar risiko bencana dapat ditekan,” ujarnya, Jumat 31 Juli 2026.

Dalam surat edaran tersebut, Pemerintah Kota Jambi menegaskan larangan melakukan pembakaran sampah, lahan, kebun maupun aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran.

Selain itu, masyarakat juga diminta menggunakan air secara hemat serta menjaga sumber-sumber air bersih guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pasokan selama musim kemarau.

“Penggunaan air harus lebih bijak. Kami juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran dalam bentuk apa pun karena berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih luas,” kata Saleh.

Tak hanya masyarakat, Wali Kota juga menginstruksikan seluruh camat dan lurah meningkatkan sosialisasi kepada warga mengenai potensi bencana serta langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan.

Koordinasi lintas wilayah diminta diperkuat agar setiap potensi kejadian dapat ditangani lebih cepat.

“Pemerintah kecamatan dan kelurahan harus aktif memberikan edukasi kepada masyarakat. Pencegahan menjadi langkah paling penting sebelum terjadi bencana,” ujarnya. (*)