CERDASI. ID, JAMBI – Tindak lanjut pembentukan UPTD Pengelola Aset tengah dilakukan. Hal ini menyusul mendesaknya UPTD ini untuk mengelola aset milik Pemprov Jambi seperti Ruang Terbuka Hijau Putri Pinang Masak, Islamic Center hingga Hotel Syariah di eks MTQ.
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Dr. M. Thohir menyatakan, saat ini sedang proses pemenuhan data dan penghitungan pembiayaan. Mrnurutnya, untuk UPTD aset sudah masuk proses persetujuan syarat dari Kemendagri.
“Saat ini tahapannya pemenuhan data kebutuhan, pembiayaan dan potensi pendapatan daerah. Sedang diproses oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk dipenuhi ini, setelah itu rampung kita ajukan ke kemendagri, ” sebut Thohir.
Ditanya soal tenggat waktu agar aset Pemprov segera terkelola, Thohir belum bisa memastikan.
“Kalau persetujuan sudah ada, secepatnya diajukan pergub pendirian UPTD, “jelasnya.
Adapun Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S. Sos, MH, menyatakan Pemerintah Provinsi Jambi tengah merapikan skema tata kelola kawasan eks MTQ, yang kini mencakup fasilitas Islamic Center dan Hotel Syariah.
Al Haris menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus serta menggandeng Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi untuk urusan pengelolaan sampah di kawasan tersebut. Saat ini prosesnya sedang berada di pembahasan Kementerian terkait.
Untuk terkait masalah kebersihan dan tata lingkungan, Al Haris menyebutkan bahwa meskipun lahan tersebut adalah aset milik Pemerintah Provinsi, penanganan sampah akan diserahkan kepada Pemkot Jambi. Harus juga sudah meninjau langsung lokasi ini.
“Kita lagi mencoba menata, ya ini lahan ini kan milik Pemprov, tapi dalam pengelolaan sampahnya kita ingin nanti Kota Jambi yang mengolahnya,” ujar Gubernur Al Haris.
Ia menambahkan bahwa skema kerja sama ini akan dibahas lebih lanjut dalam waktu dekat. “Nanti polanya seperti apa kita akan rapat dengan Pemda Kota Jambi,” jelasnya.
Selain masalah sampah, fokus utama Pemprov Jambi saat ini adalah menjaga keberlangsungan fungsi aset bangunan di eks MTQ, seperti masjid dan sarana pendukung lainnya. Untuk itu, Al Haris menegaskan perlunya sebuah badan khusus yang bertanggung jawab penuh atas kawasan tersebut agar tidak terbengkalai.
“Memang ini layaknya mesti ada UPTD. Ada nanti UPTD yang khusus menangani ini, ya masjid dan sebagainya. Jadi tidak ada pihak yang merasa tidak memiliki gitu. Kalau semuanya merasa cuek ya akhirnya asetnya rusak,” tegas Al Haris.
Saat ditanya mengenai proses pembentukan UPTD tersebut dan kendala yang dihadapi, Gubernur memastikan bahwa semuanya sedang berjalan dan sedang diproses di tingkat pusat.
“Kita lagi ajukan ke kementerian,” pungkasnya. (dri)
Discussion about this post