Sesalkan Aksi Segel Kantor Gubernur, Keluarga Besar Raden Melayu Jambi Serukan Adab dan Musyawarah

CERDASI. ID, JAMBI — Aksi penyegelan Kantor Gubernur Jambi oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas) Grib Jaya dalam unjuk rasa pada Rabu (26/8/2026) lalu, memantik reaksi keras dari tokoh adat dan budaya setempat. Keluarga Besar Raden Melayu Jambi (RMJ) secara terbuka menyayangkan tindakan yang dinilai frontal dan mencederai nilai-nilai luhur masyarakat Melayu tersebut.

​Bagi RMJ, menyampaikan aspirasi di alam demokrasi memang sah dan dilindungi undang-undang. Namun, menjadikan pusat pemerintahan dan pelayanan publik sebagai sasaran penyegelan dinilai sudah melewati batas kepatutan.

​Dewan Pimpinan Pusat (DPP) RMJ menegaskan, Tanah Melayu Jambi memiliki muruah dan tradisi panjang dalam menyelesaikan konflik, yakni melalui jalan musyawarah, bukan unjuk kekuatan secara fisik.

​”Penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara. Namun, hak tersebut hendaknya disampaikan dengan tetap menjunjung tinggi norma, adab, ketertiban, serta adat istiadat yang berlaku,” tegas perwakilan pengurus DPP RMJ dalam pernyataan resminya.

​Menurut RMJ, Kantor Gubernur Jambi bukanlah sekadar simbol kekuasaan politik, melainkan urat nadi pelayanan publik yang harus dijaga kelangsungannya oleh semua pihak. Tindakan penyegelan yang dipertontonkan di ruang publik dinilai tidak mencerminkan kesantunan dan kearifan lokal yang selama ini menjadi identitas masyarakat Jambi.

​RMJ mengingatkan bahwa kehadiran ormas di tengah masyarakat seyogianya menjadi jembatan untuk mencari solusi atas ketimpangan yang terjadi, bukan justru memantik ketegangan baru atau mempertontonkan aksi anarkis. Setiap pergerakan organisasi diwajibkan tetap tunduk pada koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

​Sebagai langkah peredaman, DPP RMJ mengimbau seluruh elemen masyarakat dan lintas ormas di Provinsi Jambi untuk menahan diri. Mereka mengajak semua pihak mengembalikan tradisi dialog yang bermartabat jika berhadapan dengan kebuntuan kebijakan pemerintah.

​”Setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya jika diselesaikan melalui jalur yang damai, santun, dan tertib. Mari kita jaga bersama marwah serta nilai-nilai adat Melayu Jambi,” pungkas pernyataan tersebut. (cer)