Sejumlah PO Bus Kota Jambi Didatangi Tim Gabungan Yang Dipimpin BPTD V Jambi

CERDASI.ID, JAMBI – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) V Wilayah Jambi bersama tim gabungan dari kepolisian dan Dinas Perhubungan melakukan pengecekan terhadap sejumlah Perusahaan Otobus (PO). Sasarannya adalah mengecek kelengkapan operasional bus Pariwisata, AKAP, AJAP.

Jika masih ditemukan pelanggaran operasional, salah satu sanksinya bus bakal dikandangkan. Kepala BPTD V Jambi Bahar Latief mengatakan pengecekan ini merupakan bentuk antisipasi dari kejadian kecelakaan bus pariwisata yang terjadi di Jawa beberapa waktu lalu.

Bahar menerangkan penyisiran dilakukan mulai 21 hingga 23 Juni mendatang. Di mana seluruh perusahaan bus bakal dilakukan pemeriksaan.

Kelengkapan yang diperiksa mulai dari persyaratan operasional hingga kelayakan bus. “Harus memenuhi ketentuan, salah satunya terdaftar di Spionam Kemenhub. Kalau tidak terdaftar, berarti ilegal dan tidak bisa beroperasi,” ujarnya Selasa (21/6).

Khusus untuk bus Pariwisata, kata Bahar,
dari rapat yang dilakukan pihaknya sebelumnya terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh angkutan pariwisata.Seperti armada hanya diperuntukkan pada keperluan wisata, serta dilengkapi dengan tulisan Pariwisata di kaca depan.

Selanjutnya, memiliki izin operasional, terdaftar di aplikasi Spionam Kemenhub. Tak hanya itu, bus pariwisata juga harus dilengkapi dengan alat pemantau kecepatan.

Jika pada tahap sosialisasi ditemukan pelanggaran, tak segan-segan pihaknya lakukan pengandangan sementara. Sembari pengandangan, perusahaan bus diberi kesempatan memenuhi persyaratan.

“Kalau ada pelanggaran berat, kita akan mengambil kendaraan tersebut dan membuat perjanjian. Pemilik perusahaan harus menenuhi ketentuan berlaku, baru kita lepaskan,” akunya.

Lanjutnya, apabila usai tahap sosialisasi masih terdapat armada yang bandel. BPTD V bakal membekukan operasional perusahaan angkutan pariwisata tersebut. Artinya perusahaan tersebut tak boleh beroperasi di wilayah hukum Provinsi Jambi.

“Ada sosialisasi dan penegakan hukum. Nah, kalau masih melakukan pelanggaran seperti itu, ya akan kita tutup dan bekukan perusahaannya,” pungkasnya. (and)