CERDASI. ID, JAMBI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terus mempercepat upaya pengentasan rumah tidak layak huni. Rabu (12/8/2026), diselenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) awal persiapan program bedah rumah di Aula Gedung Dinas Perkimtan Provinsi Jambi.
Kegiatan ini mengusung tema “Penerapan TP Posyandu Provinsi Jambi Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang Perumahan”, sebagai langkah sinergi memastikan kelayakan dan standar kesehatan hunian masyarakat menuju Jambi Mantap 2030.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dr. Sudirman,SH,MH yang diwakili Asisten II Setda Provinsi Jambi, H. Syamsurizal, SE, M. Si saat membuka secara resmi menyampaikan bahwa program bedah rumah tahun ini menargetkan ratusan unit yang tersebar di seluruh wilayah Jambi.
“Pelaksanaan kegiatan bedah rumah ini akan dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota, yang mana jumlahnya ada sebanyak 550 unit,” ungkap Syamsurizal.
Mengingat waktu yang terus berjalan, Syamsurizal memberikan penekanan khusus kepada tim di lapangan agar segera melakukan percepatan. Ia mengingatkan bahwa saat ini kalender telah menunjukkan pertengahan bulan Agustus.
“Saya mengingatkan kepada seluruh tim pendamping, setelah mengadakan rakor, sosialisasi, dan melakukan pendampingan, agar segera melaksanakan kegiatan ini. Kita harapkan pelaksanaan bedah rumah tahun 2026 ini bisa terlaksana dengan baik, sempurna, dan tidak ada permasalahan di kemudian hari,” tegasnya.
Syamsurizal juga mengungkapkan alasan mengapa program ini menggandeng Posyandu, Dinas Sosial, dan dinas terkait lainnya. Menurutnya, sinergi ini penting untuk memastikan rumah yang dibedah tidak sekadar dibangun fisik, melainkan memenuhi standar rumah yang sehat, bersih, dan layak huni sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perkimtan Provinsi Jambi Ir. Nasrul, ST, MT melalui Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Wasis Sudibya, ST, MM, memaparkan kesiapan teknis pelaksanaan di lapangan. Wasis merinci bahwa pihaknya telah menyiapkan puluhan pendamping untuk mengawal ketat penyaluran dan pengerjaan bedah rumah.
“Untuk pendampingnya itu ada 30 orang, dan koordinator pendamping wilayahnya ada 11 orang. Jadi, di setiap kabupaten/kota ada satu koordinator pendamping wilayah,” jelas Wasis.
Lebih lanjut, Wasis menerangkan bahwa para pendamping ini memiliki peran krusial. Dalam waktu pengerjaan yang tersisa sekitar lima bulan, mereka bertugas memastikan sinkronisasi data penerima, mengawasi langsung jalannya pembangunan fisik rumah, hingga memberikan persetujuan (ACC) pada proses pencairan dana.
Terkait alokasi anggaran, Wasis menyebutkan nominal bantuan yang disalurkan masih sama dengan tahun sebelumnya. Target 550 unit tersebut murni merupakan alokasi dari program Pemprov Jambi.
“Satu rumah masih tetap dialokasikan sebesar Rp20 juta. Angka 550 unit itu dari program Pemprov Jambi, biasanya nanti akan ditambah lagi oleh pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Insyaallah, jika ada dananya tahun depan, kita harapkan nominal bantuannya bisa ada tambahan lagi,” sebutnya.
Hadir dalam acara rakor ini narasumber TP PKK yang disampaikan Kepala Biro Pemerintah dan Otda Setda Provinsi Jambi Luthpiah. Jajaran Disperkimtan Sekretaris Dinas Yedda Frinova, Kabid Pertanahan Mardial, dan Plt. Kabid Pengembangan Perumahan Ir. Frans Dhana, MT.
Dalam acara ini juga ditanda tangani pakta integritas dan pemasangan rompi kepada perwakilan pendamping bedah rumah Fras Setyo ST, MT yang menjadi representasi teknik dalam pengawasan bedah rumah ini.(dri)
Discussion about this post