CERDASI.ID, JAMBI – Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Drs.John Eka Powa, ME menjadi pemateri atau narasumber dalam Agenda Mapping Badan Kebijakan Transportasi bersama dengan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan terkait pada Selasa (21/5) bertempat di Hotel BW Luxury Jambi. Kegiatan ini membahas terkait pengelolaan jalur transportasi yang digunakan di Provinsi Jambi, salah satunya terkait jalur sungai batu bara.
Kegiatan dibuka secara langsung oleh Gubernur Jambj Dr.H.Al Haris, S.Sos, MH.
Al Haris dalam sambutannya menyampaikan sejumlah laporan serta masalah yang dihadapi Pemerintah Provinsi dalam mengelola akses transportasi di Jambi. Salah satunya ia menyampaikan poin terkait jalur sungai di Provinsi Jambi yang masih sangat minim sarana dan prasarana pendukungnya.
Melalui forum ini, Ia menyampaikan harapannya terkait kesinambungan dan kesepahaman dalam penyelesaian isu terkait pembangunan, khususnya dalam pengelolaan akses kendaraan di Provinsi Jambi.
“Apa isu-isu yang ada di Jambi lalu apa solusinya, tentu perlu ada keterkaitan antara kita di Pemprov, Pemkab, Pemko dengan nasional. Ini perlu saya kira, dalam mengelola transportasi ini kan perlu kita kenal jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Nantinya ada kewenangan kepala provinsi dan kota.Hari ini rapat ini tujuannya menyamakan persepsi, apa yang menjadi isu hari ini dan solusi. Lalu untuk Kabupaten/kota ini kita pahami isu apa yang perlu kita cermati sama-sama. Perlu ada pemecahan masalahnya sehingga ke depan ini terintegrasi. Ini menjadi satu kesatuan untuk pembangunan di Provinsi Jambi agar bagus, teratur, dan holistik,”ujarnya.
Adapun Salah satu pemateri dalam kegiatan ini adalah Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jambi, John Eka Powa. Ia memberikan pemaparan terkait pengelolaan dan penggunaan jalur sungai sebagai jalur transportasi kendaraan batu bara di Jambi.
“Sekarang itu masih belum terfasilitasi (Jalan Khusus) untuk batu bara sendiri. Terus yang bisa menjadi solusinya adalah jalan sungai. Cuman peran tadi, tidak hanya melepaskan ke sungai, tapi juga harus ada solusi tertentu. Sebab ketika melewati jalan sungai itu juga ada yang harus dipenuhi. Jembatan kita kena semua, Batanghari satu beberapa hari yang lalu, Batanghari dua juga pernah. Jadi perlu ketegasan,”ungkapnya
Ia pun menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan sudah berupaya bersama Pemprov dalam mengatasi permasalahan batu bara di Provinsi Jambi, salah satunya adalah dengan pengalihan jalur darat menjadi jalur sungai.
“Ketika batubara masuk jam 8, itu macet. Coba lihat sekarang, macet tidak? Kenapa tidak macet? Itu karena manajemen yang dilakukan terhadap desentralisasi pengelola di lapangan. Jadi kami bersama Pak Gubernur rapat mengumpulkan Forkopimda daerah dan Provinsi berbagi,misalnya untuk kawasan Batanghari pengelolanya Batanghari. Sarolangun ya Sarolangun yang mengelolanya. Provinsi sebagai pengelola, alhamdulillah berjalan. Selama ini Batanghari hanya mendapat debunya saja. Dia tidak diberikan kewenangan untuk mengatur, alhamdulillah setelah rapat bersama gubernur kita mendapat hasilnya. Artinya sekarang tata kelolanya sudah terdesentralisasi dengan seluruh kabupaten kota. Kedua, kebijakan Pak Gubernur dalam penggunaan jalan nasional yang terlalu tinggi dan mengurangi angka kecelakaan, mengurangi kualitas keselamatan, dan meningkatkan kenyamanan penggunaan jalan maka Pak Gubernur beralih ke sungai,”jelasnya.
“Bagaimana kemudian penggunaan jalur sungai ini? dari Sarolangun dan Batanghari itu masuk ke TUKS ada di Jebak baru diangkat menggunakan tronton. Itu yang disampaikan Pak Gubernur bahwa kita ada pirarti yang harus dipahami. Jam operasionalnya pun dimulai jam 9 malam, mereka masuk ke TUKS dan itu dibantu betul tata kelolanya oleh kepolisian, ada dishub di sana sebagai terdepan. Begitu juga yang lewat dari Tempino, Bajubang itu setiap malam di angka 183 kendaraan dari kuota 700. Jadi memang bukan asal main,”lanjutnya.
Pada pemaparannya, John Eka Powa mengaku bahwa sudah ada langkah sinergi yang dilakukan Pemerintah dalam pengupayaan masalah batu bara di lapangan.” Kemudian bagaimana penanganannya? Nah jika terjadi sesuatu di jalan raya, ada namanya Perkumpulan Pengusaha Tambang Batu Bara. Mereka langsung ambil alih, baik itu evakuasi kemudian perbaikan juga kalau terjadi yang tidak diinginkan mereka bantu. Inilah bentuk kolaborasi Pemerintah dengan BPTD.”
Ia pun memaparkan bahwa Jambi sendiri sudah mendapat bantuan dari Kementerian Perhubungan untuk pengelolaan akses ini. Kementerian Perhubungan memberikan bantuan dermaga kepada Pemerintah dan hal ini diupayakan oleh Dishub untuk membangun sarana pendukung mode transportasi.
“Di Jambi, kita sudah mendapat bantuan dan sudah diserahkan oleh Kementerian Perhubungan itu dermaga. Betul kata Pak Direktur memang sudah jadi kewajiban Jambi untuk membangunnya, namun demikian kita akan upayakan dibantu dengan alokasi khusus. Space (tempat) nya luar biasa bagus itu, bentangannya sekitar 200 meter di belakang RTH, menjorok ke arah laut 300 meter. Pemandangannya bagus. Kita bayangkan kegiatan ekonomi kreatif di sepanjang pelabuhan dermaga itu. Insyaallah bisa terbangun. Tahun ini kami baru bisa membangun 140 juta karena itu yang baru bisa kami lakukan untuk mengamankan aset yang diberikan,”jelasnya.
Untuk aksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait pernyataan Gubernur mengenai minimnya sarana jalur sungai, terdapat beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Kadishub.
“Terdapat peningkatan Dermaga Angso Duo, pembuatan pos pengawasan lalu lintas angkutan sungai di jembatan, pembangunan fasilitas alur pelayaran sungai batanghari seperti rambu-rambu dan alat pengukur ketinggian air. Terdapat pula pemasangan CCTV dan lampu penerangan di setiap jembatan bentang panjang di Sungai Batanghari, pemasangangan spanduk imbauan di setiap jembatan bentang panjang, dan pembuatan peta alur dan buku panduan alur pelayaran Sungai Batanghari,”kata Kadishub dalam penutupannya. (cer)
Discussion about this post